Mesin Tik, Riwayatmu Kini

Jakarta, Parlando Indonesia -- Salah satu mata anggaran yang disoroti oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 adalah anggaran pembelian mesin tik yang mencapai Rp 3 miliar per unit.

Gubernur Basuki, yang akrab dipanggil Ahok, itu mengatakan mesin tik jelas masih diperlukan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. Tapi tentu harganya tak mungkin sampai Rp 3 miliar per unit.

Di era komputerisasi seperti saat ini, penggunaan mesin tik sepertinya semakin terpinggirkan. Tapi di instansi pemerintahan masih ada beberapa tugas-tugas yang memakai mesin tik manual.

Ahok mengatakan mesin tik di kantor Pemprov DKI Jakarta antara lain dipakai untuk membuat kwitansi. “Kalau pakai printer untuk buat kwitansi ya jebol, makanya kami masih butuh mesin tik,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Instansi pemerintahan lain yang masih memakai mesin tik adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Agriceli, salah seorang pegawai di badan itu mengatakan mesin tik masih dipakai untuk kegiatan di bagian pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara di tiap-tiap biro. Total ada 29 biro di instansi itu.

“Untuk mengetik bukti-bukti pembayaran,” kata Celi, begitu mantan wartawati ini akrab dipanggil, kepada Parlando Indonesia, Jumat (20/3) lalu.

Lalu bagaimana nasib mesin tik manual saat ini? Masihkah ada yang memakainya? Bagaimana pula nasib bisnis yang terkait dengan mesin tik bersejarah itu? Simak laporan berikutnya di Parlando Indonesia hari ini. (ded/ded)