VIDEO: UU TNI, Usman Hamid: Harus Dipastikan Tegaknya Supremasi Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil sektor keamanan, Selasa siang memenuhi undangan Komisi I DPR untuk membahas revisi UU TNI. Di gedung DPR MPR.

Dalam ausiensi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan mempersoalkan prajurit TNI yang memiliki jabatan di kementerian atau lembaga di luar dari urusan pertahanan.

Hal tersebut disampaikan direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid usai hadiri mengikuti agenda audiensi bersama Komisi I DPR RI, Selasa siang di gedung Parlemen Senayan Jakarta.