VIDEO: Proyek Ibu Kota Negara Bebani APBN?

Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara resmi disahkan di sidang Paripurna DPR. Pembahasan supercepat di DPR memicu sejumlah persoalan, di antaranya terkait skema pembiayaan Ibu Kota Negara yang akan membebani APBN, bentuk pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, sampai dampak kerusakan lingkungan di wilayah baru Ibu Kota Negara.

Untuk mengulasnya lebih dalam, Parlando Indonesia Newsroom sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara dari fraksi PKS, Ecky Awal Muharam dan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Ngabalin.