POLEMIK PERPPPU ORMAS
Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Soal Perppu Ormas
Parlando Indonesia
Minggu, 16 Jul 2017 13:00 WIB
Jakarta, Parlando Indonesia -- Menurut pakar hukum tata negara, perppu ormas melanggar HAM dan kebebasan berserikat. Simak laporan koresponden Rivana Pratiwi, dan pendapat dari pakar hukum tata negara, Refly Harun.
VIDEO TERKAIT
VIDEO TERBARU
TITLE
VIDEO TERPOPULER
