Pemerintah Bebankan CSR bagi Perusahaan Transportasi Online

Jakarta, Parlando Indonesia -- Polemik mengenai kehadiran transportasi berbasis aplikasi belum dapat terselesaikan seutuhnya. Kehadirannya banyak ditentang oleh transportasi konvensional, seperti ojek pangkalan, taxi hingga angkutan kota.

Menteri Perhubungan Budi Karya menyadari bahwa hal tersebut ditengarai jika kemunculan transportasi online, jelas mengikis pendapatan dari para pelaku transportasi konvensional.

Sehingga, ke depan ada beberapa solusi untuk mengatasi hal itu di antaranya kewajiban bagi perusahaan transportasi online, memberikan tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pilihan Redaksi Bahana Sebut Belanja Negara yang Seret Tak Redam Laju Ekonomi Cara Pemerintah Batasi Kuota Taksi Online Menhub Ajak Pemda hingga Ulama Bahas Tarif Ojek Online

"Bagaimana dengan angkot. Apakah memberikan CSR ke angkot," kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Namun, mengenai besaran dari jumlah CSR kepada masing-masing perusahaan, Budi belum dapat menyebutkan.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto menuturkan jika CSR nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Belum ada persentase pasti, bagi pemerintah meminta CSR kepada perusahaan.

"Ya sesuai kemampuan perusahaan. Itu kan terganung perusahaan," kata Pudji. (pit)