Ada 66 Dapur MBG di Sleman, Semuanya Belum Punya Sertifikat Higienis

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mencatat belum satu pun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya yang mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) per hari ini, Senin (29/9).

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima terdapat 66 SPPG beroperasi di wilayahnya. Dia memastikan, satu pun dari mereka belum memiliki SLHS.

"Dari 66 itu memang belum ada satu pun yang punya sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS," kata Tunggul saat dihubungi, Senin (29/9).

Meski belum diwajibkan, kata Tunggul, sejak marak kejadian keracunan imbas Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai banyak pengelola SPPG yang berinisiatif untuk bisa mendapatkan SLHS.

"Itu baru sepertinya baru kayak terkaget-kaget mereka terus berbondong-bondong minta penyuluhan dulu," klaim Tunggul.

Menurut Tunggul, para pengelola SPPG itu memperoleh penyuluhan atau mengikuti pelatihan hygiene sanitasi bagi penjamah pangan minimal 50 persen. Ini adalah bagian persyaratan bisa mengantongi SLHS.

Namun sebelum itu, SPPG harus terlebih dahulu mengurus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) via sistem Online Single Submission (OSS).

Setelah kedua tahapan itu beres, Dinkes akan melakukan inspeksi tempat/dapur produksi, termasuk melaksanakan uji laboratorium terhadap air bersih, sampel makanan, pemeriksaan alat penyimpanan, saji dan lain sebagainya.

Diakui Tunggul bahwa sejumlah SPPG beroperasi di wilayahnya sejak beberapa bulan lalu memang tanpa koordinasi ke Pemkab Sleman. Sehingga, kini pemerintah daerah juga berupaya jemput bola salah satunya demi mengantisipasi kasus keracunan MBG terulang kembali.

"Dulu awalnya mereka (SPPG) langsung pelayanan, jadi kita pun nggak ngerti, tahu-tahu, kayak tumbuh jamur musim hujan itu tahu-tahu udah banyak. Nah terus kan di mana-mana kasus keracunan makanan kan akhirnya mau nggak mau. Ini bikin masyarakat cemas, takut kan SPPG tumbuh di mana-mana tapi kok kayak nggak dikontrol, kok kayak nggak di-bina ya. Asal ada duitnya, asal ada tempatnya, langsung berdiri SPPG kesannya kan seperti itu," ucapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut sebagian besar SPPG yang menyiapkan MBG masih belum memiliki SLHS.

"Saya tahu sebagian besar masih dalam proses. Datanya belum lengkap ada di saya," kata Budi di kantornya, Minggu (28/9).

Oleh karenanya, ia mengatakan pemerintah akan memperketat proses standardisasi buntut maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.

Tak hanya standar SPPG, Budi mengatakan pihaknya juga bakal memperketat proses kontrol terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat atau siswa.

"Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," ujarnya.