Pemerintah AS Shutdown, Gedung Putih Salahkan Demokrat

Gedung Putih menyalahkan Partai Demokrat sebagai penyebab penutupan operasional pemerintah Amerika Serikat atau government shutdown.

Pemerintah Donald Trump resmi shutdown, setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam waktu setempat.

Di laman resminya, Gedung Putih memajang waktu durasi pemerintah shutdown dengan tulisan "Democrats Have Shut Down the Government" atau "Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan".

Dilansir CNN, Partai Republik dan Demokrat kini saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas penutupan operasional pemerintah.

Pemungutan suara di Senat berakhir dengan suara 55-45 atau kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan.

Kebuntuan anggaran pemerintah AS ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah UU Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA).

Pasalnya dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa. Sementara Partai Republik menolak permintaan Demokrat, karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan.

Pasca kebuntuan anggaran ini, Partai Republik pun disebut telah meminta pertanggungjawaban anggota parlemen Demokrat karena tidak mencegah penutupan pemerintah.

Ketua DPR, Mike Johnson, juga menuding Demokrat yang menyebabkan penutupan pemerintah.

"Demokrat telah resmi menutup pemerintah federal. Mereka mengutamakan imigran ilegal dan merugikan rakyat Amerika yang bekerja keras dalam prosesnya," tulisnya di X.

Sebaliknya Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Republik atas kebuntuan ini.

"Biar saya tegaskan: Partai Republik berkuasa di Gedung Putih, DPR, dan Senat. Ini adalah penutupan pemerintahan mereka," kata eks Wakil Presiden Kamala Harris.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu.

Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September tengah malam. Jika tidak ada mufakat, pemerintah tak punya dana legal untuk membiayai operasional.

Dampak dari shutdown di antaranya yakni penutupan sebagian kantor layanan publik hingga penutupan museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa digaji.