Diikuti 451 Korporasi, Kemnaker Siap Luncurkan Program Magang Nasional

Sebanyak 451 perusahaan baik swasta maupun BUMN telah mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan sekitar 6 ribu calon pemagang, merespons kehadiran Program Magang Nasional sebagai bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian.

Program ini menyasar alumni Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Cris Kuntadi pada Minggu (5/10).

Cris menyampaaikan, program Magang Nasional bertujuan memperkenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja.

"Hingga hari ini, sudah ada 451 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program magang yang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha," kata Cris Kuntadi dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta.

Peserta yang lolos program Magang Nasional nantinya akan memperoleh fasilitas berupa uang saku setara upah minimum yang dibayarkan melalui Bank Himbara, serta fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) dari pemerintah. Lalu, ada pula fasilitas mentor dari perusahaan.

"Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker, " ujar Cris Kuntadi.

Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Adapun pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan diadakan pada 7-12 Oktober 2025.

Selanjutnya pada 13-14 Oktober 2025 adalah jadwal seleksi oleh perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. Terakhir, adalah penyelenggaraan pemagangan pada 15 Oktober-15 April 2026.

Pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Lalu, data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.

Anwar menambahkan, pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha atau industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja yang dikelola oleh Kemnaker.

"Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan BUMN," tutup Anwar.