Basuki Datangi Istana, Lapor Kesiapan IKN Jadi Ibu Kota Politik

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan progres pembangunan IKN.

Ia mengatakan laporan terkait status dan perkembangan pembangunan itu disampaikan melalui dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

"Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (3/10) hari ini.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga memaparkan rencana pembangunan tahun 2026-2028 yang akan difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Basuki optimistis IKN bisa menjadi ibu kota politik pada 2028. Menurutnya, hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

"Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," ucapnya.

Basuki juga menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (1/10). Mereka membahas anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN.

"Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN," tulis keterangan di akun Instagram @menkeuri.

Pertama, Purbaya berjanji mengucurkan APBN untuk pembangunan IKN. Namun, ia tak menyebutkan anggaran yang dibahas dalam pertemuan itu.

Kedua, pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketiga, foreign direct investment (FDI) alias investasi asing.

Sebelumnya, Prabowo memutuskan melanjutkan pembangunan IKN. Ia menekankan pembangunan IKN diarahkan ke ibu kota politik.

Prabowo meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legisatif dan yudikatif. Ia ingin IKN menjadi ibu kota politik per 2028.

Pemerintah juga mulai memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN berkantor di IKN per 2029.

[Gambas:Video CNN]