Respons Purbaya soal BGN Minta Tambah Anggaran MBG Rp28 T
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta tambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp28 triliun pada tahun ini.
Purbaya mengatakan ia salah menilai bahwa penyerapan anggaran MBG rendah. Usai bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat lalu (26/9), ia mengatakan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowo itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga.
"Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih (anggarannya), mungkin kurang Rp28 triliun lagi. Ya saya akan pikir pendanaannya seperti apa, tapi sudah ada, jadi tinggal shift saja enggak ada masalah," tutur Purbaya usai bertemu Dadan di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (26/9).
Ia pun mengatakan sudah menyiapkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk MBG.Namun, Purbaya akan mengecek dulu pada akhir Oktober nanti realisasi anggaran BGN.
"Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi (BGN). Betul nggak dia bisa nyerap? Kalau betul ya kita kasih tambah, kalau nggak ya kita potong," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dadan mengatakan semula tambahan anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp50 triliun, tetapi batal. Setelah dihitung, anggaran MBG hanya akan bertambah Rp28 triliun sehingga total menjadi Rp99 triliun pada 2025
"Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini," katanya.
Dadan mengatakan saat ini penyerapan anggaran MBG baru Rp19,3 triliun. Penyerapan anggaran MBG akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat, serta semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umur yang terbentuk.
Ia mengatakan jumlah SPPG akan terus bertambah hingga mencapai 10 ribu unit di akhir September.
"Oleh sebab itu di pertengahan Oktober Rp4,5 triliun sendiri sudah akan terserap," katanya.
Tahun ini, anggaran MBG dipatok Rp71 triliun, kemudian anggaran program tersebut sempat akan ditambah Rp50 triliun. Namun wacana ini batal usai BGN mengusulkan angka baru, yakni Rp28 triliun.
(pta)